24 Agustus 2026
Pendahuluan
Kontrak antara perusahaan Indonesia dan Tiongkok tidak boleh diperlakukan seolah-olah hanya tunduk pada satu rezim tanda tangan elektronik. Tim ekspor perlu memisahkan analisis untuk setiap pihak, lalu menghubungkannya kembali pada dokumen, metode tanda tangan, dan bukti yang sama.
Pendekatan dua kolom membantu mencegah kesimpulan yang terlalu luas. Kolom Indonesia mencatat persyaratan yang relevan bagi pihak Indonesia, sedangkan kolom Tiongkok mencatat persyaratan bagi pihak Tiongkok. Kemiripan istilah tidak membuktikan bahwa klasifikasi, sertifikat, atau akibat hukumnya otomatis setara.
Petakan pihak, dokumen, dan yurisdiksi
Mulailah dengan nama badan usaha, domisili, penanda tangan, kewenangan, hukum yang dipilih dalam kontrak, serta tempat pelaksanaan yang relevan. Catat pula versi dokumen dan bahasa yang mengikat apabila kontrak tersedia dalam lebih dari satu bahasa.
Pemetaan ini bukan penentuan akhir tentang hukum yang berlaku. Klausul pilihan hukum tidak selalu menyelesaikan seluruh persoalan tanda tangan, kewenangan, atau ketentuan wajib. Untuk transaksi penting, hasil pemetaan perlu ditinjau oleh penasihat yang memahami kedua yurisdiksi.
Catat persyaratan untuk pihak Indonesia
PP Nomor 71 Tahun 2019 menyatakan bahwa TTE memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan dalam Pasal 59 ayat (3). Untuk pemeriksaan operasional, dokumentasikan hubungan data pembuatan tanda tangan dengan penanda tangan, penguasaan data saat penandatanganan, kemampuan mendeteksi perubahan, identifikasi penanda tangan, dan bukti persetujuan.
Gunakan istilah serta rujukan Indonesia hanya pada kolom Indonesia. Jika alur memakai TTE tersertifikasi atau Sertifikat Elektronik dari penyelenggara Indonesia, catat layanan dan hasil validasinya tanpa menganggapnya otomatis diakui sebagai kelas yang sama di Tiongkok.
Catat persyaratan untuk pihak Tiongkok
Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik Tiongkok mendefinisikan tanda tangan elektronik sebagai data elektronik yang terkandung atau dilekatkan pada pesan data untuk mengidentifikasi penanda tangan dan menunjukkan persetujuannya terhadap isi. Definisi ini menjadi dasar untuk memeriksa pihak Tiongkok, bersama ketentuan lain yang relevan terhadap transaksi.
Catat metode tanda tangan, penyedia, identitas, tindakan persetujuan, dan bukti integritas yang digunakan pihak Tiongkok. Jangan memindahkan klasifikasi Indonesia ke kolom ini atau menyatakan pengakuan timbal balik tanpa dasar yang telah diverifikasi.
Padankan kedua kolom dengan satu versi kontrak
Setelah analisis per pihak selesai, pastikan keduanya merujuk pada kontrak dan lampiran yang sama. Rekam nomor versi, hash jika digunakan sebagai kontrol internal, bahasa dokumen, urutan penandatanganan, dan metode setiap pihak.
Terjemahan disimpan bersama dokumen sumber dan diberi status yang jelas. Bila isi atau lampiran berubah, buka kembali kedua kolom; perubahan pada satu bagian kontrak dapat memengaruhi penilaian untuk kedua pihak.
Nota Sign mendukung pengiriman lintas negara, pengaturan peserta, TTE tersertifikasi dengan Sertifikat Elektronik dari PSrE Indonesia, dan pencatatan kejadian dalam satu alur. Organisasi tetap menilai pengakuan lintas negara dan akibat hukum berdasarkan yurisdiksi, dokumen, pihak, serta metode yang digunakan. Setelah kedua kolom hukum disetujui, sahkan pemetaan tersebut dalam alur Nota Sign agar keputusan dan bukti menggunakan versi kontrak yang sama.
Sahkan pemetaan sebelum pengiriman
Setiap kolom perlu memiliki penanggung jawab, rujukan, tanggal pemeriksaan, metode yang disetujui, dan status akhir. Kontrak dikirim hanya setelah kedua kolom lengkap dan dokumen final telah dikonfirmasi.
Arsipkan kontrak, pemetaan dua yurisdiksi, bukti kewenangan, catatan metode, hasil penandatanganan, dan audit trail dalam satu paket yang dapat ditelusuri. Dengan cara ini, peninjau dapat melihat dasar keputusan untuk setiap pihak tanpa menganggap kedua rezim identik.
